Written by pa kendari on 04 February 2021. Hits: 1376

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
2.	Surat Sekma Nomor 149-1/SEK/KU.01/6/2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama
3.	PP No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5.	PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
6.	Surat Kepala BKN Nomor K.26-30lV.105-2199 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS
7.	SK Kabawas MARI Nomor 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas Pengadilan
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.	PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
8.	PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

PEDOMAN LAINNYA
1.	Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
2.	Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
3.	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4.	Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5.	Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
7.	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama